Soal Reshuffle Kabinet hingga 2 Menteri Diminta Mundur, PDIP dan NasDem Kian Panas

Kubu PDIP dan NasDem kian meruncing di tengah rencana Presiden Jokowi melakukan Reshuffle Kabinet. Kedua parpol ini pun asyik saling sindir. PDIP minta dua menteri dari NasDem gentel mengundurkan diri.

NasDem membalas dengan beri komentar pedas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi. Diketahui Menteri asal NasDem terus diseret dalam wacana Reshuffle kabinet. Tak hanya soal evaluasi, kini dua menteri asal Nasdem diminta gentel mundur dari kabinet.

Desakan mundur dua menteri asal NasDem itu datang dari elite PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. "Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023). Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya. Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi. Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot. Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal. "Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk. Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk. "Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menanggapi usulan PDIP agar dua menterinya mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Johnny menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi. "Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat. "Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny. Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga berakhir pada 2024. "NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global. "NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan bahwa semua menteri dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju termasuk NasDem harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Hal itu menurut Johnny G Plate karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo. "Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hak prerogatif presiden," ujar Johnny di Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023). Sekretaris Jenderal Nasdem itu melanjutkan semua partai tanpa terkecuali harus siap direshuffle karena itu hak priogratif presiden yang dilindungi konstitusi.

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya untuk membantu presiden. Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. "Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.

Kemudian Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Maruf. "Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya. Johnny melanjutkan NasDem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan priogratif presiden.

Tetapi mayoritas publik dari hasil survei inginkan reshuffle kabinet. Hasil Survei Nasional Charta Politika Indonesia terbaru melaporkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri pemerintahan Jokowi berada pada angka 60 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34.7 persen. “Kita juga menanyakan bagaimana kinerja kabinet dari Pemerintahan Jokowi yang menjadi ujung tombak kinerja pemerintah. Ketika kita tanyakan kinerja menteri sebanyak 60 persen menyatakan puas,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam paparannya secara daring, Selasa (29/11/2022).

Kemudian ketika responden ditanyakan apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri menterinya. Sebanyak 59.7 menyatakan setuju reshuffle kabinet dan 30.5 tidak setuju. “Ketika kita masuk pertanyaan reshuffle menteri 59.7 menyatakan setuju. Ini menurut saya menjadi catatan juga ketika Jokowi ingin berbicara legacy, kepuasan publik yang baik. Tentu saja tidak serta merta terkait performa dirinya tetapi image juga bagaimana publik melihat kinerja kabinet. Terlebih kita segera memasuki tahun politik 2023,” tutupnya. Adapun Survei Nasional Charta Politika terbaru ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 12 November 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle. Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023). Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama. Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. “Ditunggu saja,” katanya. Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya. Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf. "Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia. Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyindir PDIP soal menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle. Irma pun lantas menantang menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini. "Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi. "Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi," ujar Irma. Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak mendesak untuk melancarkan import beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas jelas memiliki gabah yang cukup. "Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma. Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dievaluasi. Hal ini merupakan respon Djarot ihwal sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran. Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras. "Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022). Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. "Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya. Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai. "Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya. Sebelumnya, Jokowi kembali melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022), saat ditanya ihwal kocok ulang menteri. Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu. "Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022). Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya. Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.